oleh

Pemprov Jabar Gelontorkan Rp.5 Triliyun Untuk Warga Terdampak Covid-19

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan memberikan bantuan kepada warga yang perekonomiannya turun dampak dari pandemi virus corona (COVID-19). Sedikitnya, anggaran sebesar Rp.5 triliun telah disiapkan untuk dana bantuan tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, telah mendapatkan data dari kajian tim Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama Bappeda Jabar.

Hasil survei yang dilakukan setidaknya ada satu juta keluarga yang harus diberikan pertolongan karena ekonomi menurun akibat persoalan ini.

“Setiap warga ini akan mendapatkan Rp500 ribu dari Pemprov Jabar. Di mana 1/3 berupa uang dan 2/3 berbentuk barang dan hal lain yang berhubungan dengan pangan,” ujar Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kamis (26/03).

Warga miskin yang sudah mendapat bantuan dari pusat tidak berhak atas bantuan ini

Emil menjelaskan, 1 juta warga Jabar yang terdampak COVID-19 dan berhak mendapat bantuan uang Rp500 ribu ini di luar mereka yang sudah terbiasa menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Misalnya, warga yang selama ini mendapat bantuan melalui kartu sembako dari pemerintah pusat.

Artinya, bantuan ini hanya diberi untuk mereka yang masuk kategori miskin baru. Di mana sebelumnya mereka mampu mendapatkan penghasilan mencukupi, tapi karena kejadian ini ada yang kemudian tidak bekerja dan masuk kategori miskin ketika disurvei.

“Mulai Minggu depan, mudah-mudahan lancar, kami akan mulai menyalurkan bantuan ke warga Jabar,” ujarnya.

Dana tersebut didapat dari penghematan proyek dan perjalanan dinas

Emil menjelaskan, anggaran Rp 5 triliun tersebut diperoleh dari dana APBD Jabar. Yakni dengan menghemat anggaran dinas, menggeser peruntukan dana anggaran desa dan menggeser proyek yang tak langsung ke rakyat. Selain itu, ada subsidi yang dipercepat.

Selain itu ada dana Rp13 triliun untuk program padat karya

Di sisi lain, Pemprov Jabar tengah mengusahakan anggaran mencapai Rp13 triliun yang nantinya digunakan untuk pengerjaan proyek dengan jumlah pekerja banyak (padat karya).

“Jadi, anggaran yang Rp 5 triliun itu anggaran tanggap darurat untuk pendapatan warga. Setelahnya, ada alokasi untuk padat karya,” katanya.

Menurutnya, proyek padat karya ini harus dibuat agar warga yang tiba-tiba pengangguran bisa dikerjakan di pemerintah. Bahkan, saat nanti proyek swasta masuk pun akan diwajibkan untuk padat karya.

Emil pun mengimbau agar pemerintah daerah di 27 kabupaten/kota se-Jabar untuk memberi tambahan pada masyarakat yang terdampak ini sesuai kemampuannya. Jadi nanti yang diterima bisa lebih dari Rp 500 ribu. (red)

Komentar

News Feed