oleh

Regulasi LPPDK

Regulasi yang mengatur kewajiban menyerahkan LPPDK? Ketentuan itu tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut bunyinya:

Pasal 335
1. Laporan dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

2. Laporan dana partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

3. Laporan dana kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

4. Laporan penerimaan dana kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

5. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

6. KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu masing-masing kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.

7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik pating lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

*Sanksi: *
Pasal 338

(3) Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

(4) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak, menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3) Calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

Dan dengan ini kami menuntut beberapa point yang kita sampaikan :
Maka Kami dari aliansi Kader HMI SE Cabang Bekasi menuntut KPU Kota Bekasi untuk :
1. KPU Kota Bekasi Harus Tegas dalam menerapkan PERKPU No 07 tahun 2017.
2. KPU Kota Bekasi segera melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terkait penetapan
Calon Legislatif Kota Bekasi yan terpilih.
3. Kami meminta kepada KPU Kota Bekasi untuk segera medsikualifikasi DUA CALEG
Terpilih dari Dapil II Bekasi Utara dan Dapil VI Bekasi Barat-Medan Satria yang telah
melanggar PERKPU NO 07 tahun 2017.
4. Bila KPUD Kota Bekasi tidak menjalankan amanat UU maka para Komisioner KPUD
Kota Bekasi terkena sanksi Pidana Pemilu.

Korlap
Bongsu syahputra

Jendlap
Rusman

Komentar

News Feed